JAKARTA – Sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya pada pada 2022-2023mendatang. Nantinya, posisi kepala daerah yang habis masa tugasnya tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang akan menjabat sementara sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dari 272 kepala daerah tersebut, rinciannya ada 24 gubernur dan 248 bupati dan wali kota. 

Kondisi tersebut dinilai bisa berpengaruh terhadap peta Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sebab, beberapa daerah yang selama ini dipimpin oleh kepada daerah dari kader parpol tertentu, bisa berubah peta kekuatan parpol di daerah tersebut. Apalagi jumlahnya sangat banyak, mencapai 272 Plt kepala daerah.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, adanya variabel pergantian kepala daerah oleh Plt mulai 2022-2024 mendatang, selama ini luput dari pengamatan sejumlah lembaga survei ketika melakukan survei politik nasional. Umumnya, hal yang sering disorot oleh lembaga survei adalah popularitas maupun elektabilitas nama-nama calon tertentu yang lebih memiliki nilai jual dalam pemberitaan media.

”Pilpres 2024 itu berbeda dengan momentum-momentum 4 kali pilpres langsung sebelumnya. Saat ini ada pandemi Covid-19 dan ada 200 sekian kepala daerah yang di-Plt. Ini lolos dari pengamatan survei-survei. Apakah ada pengaruh plt kepala daerah dengan Pilpres 2024? Lembaga survei gak pernah merilis itu karena lebih tertarik melihat nama-nama popular,” katanya, Selasa (28/12/2021). 

Karena itu, Gus Jazil mengatakan bahwa PKB berinisiatif untuk mengajak partai politik (parpol) lainnya untuk duduk bersama untuk menyusun agenda bersama demi kepentingan bangsa kedepan. ”Kami terbuka untuk duduk bersama parpol manapun asal memiliki visi dan misi yang sama untuk kepentingan bangsa ke depan. Bila perlu, PKB yang akan memimpin poros baru nanti. Apapun itu, yang penting kita duduk bersama dulu, ngopi-ngopi dulu,” urainya. 

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan bahwa Pilpres 2024 benar-benar berbeda dengan pilpres-pilpres langsung sebelumnya. Selain faktor pandemi Covid-19 dan adanya 272 Plt kepala daerah, pada Pilpres 2024 mendatang juga tidak ada calon presiden (capres) petahana sehingga semua tokoh berpeluang untuk merebut estafet kepemimpinan nasional menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah dua periode menjabat. Secara konstitusi, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk periode ketiga kecuali ada amandemen undang-undang dasar (UUD). 

Apalagi, hasil survei yang dirilis berbagai lembaga survei akhir-akhir ini, juga belum ada calon yang menonjol. Nama Prabowo Subianto yang beberapa kali menduduki posisi teratas hasil survei elektabilitas calon, nyatanya masih lebih rendah dari elektabilitasnya menjelang Pilpres 2019 lalu. Begitu pula elektabilitas Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, maupun Ridwan Kamil saat ini yang juga relatif tinggi, kondisinya saat ini diprediksi akan berbeda ketika nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Apalagi, dari nama-nama yang sering menduduki peringkat atas survei elektabilitas, belum ada calon potensial yang meraih 30% suara. 

”Ini kalau berdasarkan ilmu survei, belum ada jaminan untuk menang pilpres karena kalau di bawah 30 persen itu sama dengan nol sehingga kondisi ini sangat mungkin berubah pada 2 tahun mendatang,” ungkapnya.   

Gus Jazil mengatakan, politik merupakan momentum. Nama-nama yang muncul di survei saat ini dinilai belum ada yang sampai pada momentumnya sehingga dinamika politik ke depan masih akan sangat dinamis. ”Apakah bisa kemenangan pilpres dilihat hari ini dengan hasil survei ini? Saya tidak yakin karena angkanya di bawah 30%. Sementara momentum politiknya masih dua tahun. Kalau Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diganti Plt, misalnya, itu hasil survei beda lagi. Itulah yang saya sebut momentum. Pak Ganjar, Pak Anies, Pak RK, misalnya, sebentar lagi pensiun, momentum politiknya akan hilang seiring waktu,” ujarnya. 

Menurutnya, Pilpres 2024 adalah momentum yang tepat untuk penguatan parpol. Sebab, 20 tahun belakangan ini, menjadi pelajaran penting bagi partai politik karena selama ini tidak ada ketua umum partai menjadi presiden. ”Pilpres 2024 harus menjadi momentum baru. Parpol harus bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat,” katanya. (*)