JAKARTA – Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mulai digoyang. Dewan Pakar Golkar meminta Airlangga segera membentuk poros baru koalisi dan segera mendeklarasikan pasangan capres – cawapres. Jika sampai Agustus belum dilaksanakan, maka harus digelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, pada Minggu (9/) malam lalu, dewan pakar menggelar rapat pleno membahas soal Pemilu 2024. Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. “Ada sekitar 20 orang yang hadir,” terangnya kepada erapolitik.com.
Menurut Ridwan, rapat itu mengeluarkan rekomendasi yang isinya meminta Airlangga untuk melaksanakan putusan Munas X Partai Golkar pada 2019. Sesuai keputusan Munas X, Airlangga diberi mandat menjadi calon presiden (Capres) 2014. “Jadi, kami tetap mengacu pada hasil munas,” tegas Ridwan.
Dewan pakar juga meminta Airlangga membentuk poros koalisi baru di luar poros yang sudah ada. Selama ini, Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Selanjutnya, Airlangga harus segera mendeklarsikan diri sebagai capres dan memutuskan nama calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya.
Anggota DPR RI itu mengatakan, dewan pakar memberikan deadline kepada Airlangga paling lambat Agustus mendatang, koalisi baru dan deklarasi pasangan capres – cawapres sudah harus dilaksanakan. Jika sampai batas waktu itu, Airlangga tak kunjung melaksanakan rekomendasi itu, maka munaslub bisa dilaksanakan.
Menurut dia, jika munaslub dilaksanakan, maka posisi Airlangga kemungkinan bisa diganti. Kenapa munaslub harus dilakukan? Sebab, kata Ridwan, Airlangga diangkat menjadi ketua umum dan ditunjuk sebagai capres melalui munas. Jadi, pergantian harus dilakukan melalui munaslub. “Tidak bisa melalui rapat pimpinan, rapat pleno, harus melalui munaslub,” tegasnya.
Begitu juga ketika Airlangga ternyata menjadi cawapres dari salah satu calon yang sudah ada, baik Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, munaslub harus tetap dilaksanakan. Karena Munas X Partai Golkar mengamanatkan Airlangga menjadi capres, bukan cawapres.
Apalagi, lanjut legislator asal dapil Malang Raya itu, jika Airlangga tidak berhasil menjadi capres atau cawapres, maka munaslub wajib dilakukan untuk mengambil keputusan tertinggi. “Partai Golkar harus mengusung calon pada Pilpres 2024 nanti,” bebernya.
Sebenarnya, deadline Agustus itu sudah sangat terlambat, karena pedaftaran capres – cawapres semakin dekat. Jadi, Partai Golkar harus bergerak cepat mengambil keputusan untuk mengusung pasangan capres – cawapres. “Sebenarnya nasi sudah menjadi bubur,” pungkasnya.
Sementara itu, Airlangga Hartanto yang ditemui di Komplek Istana Negara menampik adanya rencana pemakzulan dirinya . “Tidak ada. Agendanya bukan itu,” kata Airlangga. Dia menegaskan bahwa forum tertinggi Partai Golkar bukan pada rapat dewan pakar, tapi rakernas, rapim, dan munas. Airlangga juga ogah menjawab adanya rencana munaslub.
Dalam kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa KIB tetap solid. Walaupun PPP sudah mendukung Ganjar Pranowo dan PAN mengusulkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres. “KIB tunggu dulu. Sabar,” ucapnya. (kafi)
