JAKARTA – Maruarar Sirait secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP). Langkah politik itu dinilai akan memperlemah daya juang kader partai dan bisa mengembosi suara pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD dalam Pilpres 2024 mendatang.
Ganjar tidak mempersoalkan pengunduran diri Maruarar dari PDIP. Menurutnya, Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari partai banteng. Setiap orang memiliki hak untuk bertahan atau meninggalkan partai politik (Parpol). Itu berlaku bagi semua orang yang ingin terjun dalam dunia politik.
“Saya kira itu haknya Pak Ara ya untuk berpindah atau meninggalkan. mungkin beliau sudah punya agenda yang lain. Saya orang yang dekat dengan Ara,” ungkapnya usai bertemu dengan Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud Kabupaten Batang di kantor DPC PDIP Batang, Selasa (16/1).
Saat ditanya apakah langkah politik Ara itu sebagai upaya menggembosi suara pasangan Ganjar – Mahfud? Ganjar menegaskan bahwa pengunduran diri itu langkah politik biasa.
Ganjar mengatakan, selama ini Ara memang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Jadi, wajar jika Ara ingin mengikuti langkah Jokowi dalam menentukan sikap politik pada Pilpres 2024. Dia menduga, Ara akan bergabung dan mendukung kelompok Jokowi.
Ganjar menegaskan bahwa pengunduran diri Ara tidak menjadi masalah bagi dirinya. Dalam berpolitik, lanjut Ganjar, hal seperti itu merupakan hal yang biasa. “Jadi buat saya nggak apa-apa, ini kan politik biasa aja,” tandas mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sudah menerima pengunduran diri Maruarar Sirait. Hal itu ditandai dengan penyerahan KTA PDIP. “Pak Ara Sirait telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA Partai,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, menjadi anggota Partai didasarkan pada prinsip kesukarelaan, demikian halnya untuk tidak menjadi anggota dapat mengajukan pengunduran diri. Menurutnya, Maruarar kini sudah semakin berhasil dan berkiprah menjadi pengusaha. “Beberapa foto Pak Ara dengan pengusaha menunjukkan keberhasilan itu,” ucap Hasto.
Hasto menjelaskan, pengunduran diri tersebut sebagai bagian dari konsolidasi kader partai, mengingat pengunduran diri terjadi pada saat partai sedang berjuang untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin.
Sementara itu, pihak Istana ikut mengomentari terkait pertemuan Maruarar dengan Jokowi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana meminta sikap politik Maruarar tidak dihubungkan dengan Presiden Jokowi. “Sikap politik Bang Ara kan? Tanya Bang Ara saja,” kata Ari.
Dia juga menyinggung soal keanggotaan Jokowi di PDIP. Menurutnya, semua baik-baik saja. “Tidak ada masalah,” tutur Ari. Dia juga tidak secara gamblang di mana posisi Jokowi sekarang? Apakah masih kader PDIP atau sudah keluar.
Jokowi terlihat condong mendukung Capres Prabowo Subianto. Hal ini semakin kentara saat ketua partai politik pengusung 02 diundang makan malam secara bergantian. Menanggapi ini, Ari mengatakan, pertemuan presiden dengan politisi merupakan hal biasa. Ari menolak ini merupakan sikap turun gunung Jokowi. “Pertemuan tokoh politik biasa. Presiden ketemu siapa saja,” katanya.
Ari menekankan bahwa presiden merupakan tokoh politik. Sehingga pertemuan dengan elit politik wajar jika diekspose. “Prinsip dasar yang harus digarisbawahi adalah presiden secara individual punya hak politik seperti diakui, dihormati. Tapi sebagai presiden, beliau melakukan langkah kenegaraan berada dalam koridor institusi,” ucapnya. Ari menyebut Jokowi taat aturan main. Misalnya, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu.
Dalam hal ini termasuk soal penggunaan ASN untuk memenangkan salah satu paslon. Ari menekankan rekrutmen ASN tidak terkait dengan pemilu. Selain itu saat kunjungan ke daerah, Jokowi juga tidak pernah membahas keterkaitan ASN dengan pemilu. “Koridor untuk mengatur TNI, ASN, Polri sudah jelas. Bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI, dan Polri sudah diatur bahkan dalam undang-undang,” katanya.
Dia menyatakan, Sekjen Kemendagri telah ditugaskan menegur kepala daerah yang mengumbar janji untuk mengerahkan ASN kepada paslon tertentu. Ari mengingatkan bahwa di daerah juga telah ada Bawaslu maupun KPU. “Masyarakat yang punya komplain di lapangan silakan mengadu. Dengan demikian segala bentuk pelanggaran bisa diproses dan tidak jadi komoditi yang berulang,” kata Ari.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, langkah Maruarar harus menjadi peringatan serius bagi PDIP agar tidak terjadi “bedol deso” lebih lanjut dari para politisi muda PDIP untuk bergeser ke posisi seberang, khususnya di tim Prabowo-Gibran yang didukung penuh oleh Jokowi.
Jika Maruarar berlabuh ke paslon yang didukung Jokowi, maka Jokowi bisa anggap sebagai simbol perlawanan kader-kader muda PDIP terhadap elit politik partai banteng mencereng.
Menurutnya, hengkangnya politisi muda itu tetap akan memberikan dampak psikologis sekaligus menurunkan moril perjuangan dan kepercayaan diri sebagian kader PDIP lainnya yang tengah berupaya mengkonsolidasikan infrastruktur pemenangan di fase akhir jelang pemilihan. (kaf)
Foto: Jawapos.com
