JAKARTA- Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, selama ini Jokowi selalu membantah jika disebut terlibat dalam penentuan capres – cawapres. Padahal, nyatanya mantan Gubernur DKI Jakarta ikut cawe-cawe politik pencapresan
Aboe mengatakan, secara jelas Jokowi terlibat dalam penentuan capres – cawapres. “Jadi, Jokowi selalu seperti itu. Dia mengatakan tidak terlibat, padahal terlibat,” terang anggota Komisi III DPR RI merespon pidato kenegaraan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8).
Dia berharap Presiden Jokowi bisa mengawal peralihan kepemimpinan melalui Pemilu 2024 dengan baik, sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa. “Jokowi harus mengawal pergantian kepemimpinan dengan smooth,” ujarnya.
Di akhir masa jabatannya, Aboe meminta Jokowi fokus mengembangkan potensi anak bangsa dalam menghadapi masa depan Indonesia.
Apalagi Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Oleh karenanya, kata Aboe, seharusnya para menteri bisa menerjemahkan arahan residene yang disampaikan dalam pidaro. Yaitu, berupaya untuk memanfaatkan bonus demografi. “Diperlukan strategi konkret yang dapat diimplementasikan dengan baik,” tandasnya.
Ahmad Khoirul Umam, dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina mengatakan, langkah Jokowi yang membantah tudingan bahwa dirinya tidak terlibat mendukung salah satu calon merupakan hal yang positif.
Menurutnya, klarifikasi presiden itu penting untuk memastikan bahwa tidak ada politisasi kekuasaan negara jelang Pemilu 2024 mendatang.
Namun, kata Umam, Presiden Jokowi hendaknya tidak menutup mata dan bersikap naif, dimana ada elemen-elemen politik di lingkaran Istana Presiden, yang mencoba menggunakan narasi “arahan Pak Lurah” untuk melakukan baku atur terkait skema koalisi oilpres ke depan.
Bahkan, tangan-tangan kekuasaan yang tidak terlihat itu diyakini sejumlah pihak memiliki kuasa untuk memanfaatkan instrumen politik dan penegakan hukum yang seolah menyandera kedaulatan partai-partai yang ada. “Karena itu, Presiden Jokowi hendaknya lebih sensitif terhadap praktik-praktik semacam itu, yang berkembang di sekitar lingkaran kekuasaannya,” ujarnya.
Klarifikasi Jokowi itu bisa saja dilakukan sebagai strategi politik agar dirinya tidak mendapatkan serangan politik dari PDIP, selaku partai asalnya. Sebab, konstruksi pemahaman publik saat ini meyakini bahwa Jokowi semakin vulgar memberikan political endorsement kepada Prabowo Subianto dari Gerindra, daripada Ganjar Pranowo dari PDIP.
Hal itu bisa dilihat semakin banyak sel-sel politik di lingkaran Jokowi yang mendukung Prabowo, mulai dari jaringan relawan, partai politik non parlemen, hingga partai politik seperti Golkar dan PAN yang selama ini mengaku akan berkonsultasi ketat dengan Jokowi untuk menentukan skema koalisi.
Indikasi serangan PDIP terhadap Jokowi belakangan ini semakin kuat. Hal itu ditunjukkan oleh sikap kritis Sekjen PDIP Hasto Krisdiyanto yang menuding proyek Food Estate pemerintahan Jokowi sebagai kejahatan lingkungan.
Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat Wali Kota Surakarta juga tidak diundang dalam konsolidasi para kepala daerah dari PDIP Jateng. “Jokowi tampaknya mencoba untuk mengayun, supaya tidak mendapatkan serangan keras dari partai yang membesarkannya,” ungkapnya.
