JAKARTA, Erapolitik.com – Debat ketiga pilpres 2024 terus menjadi sorotan banyak pihak. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) salah satunya. KontraS memiliki beberapa catatan terkait pelaksanaan debat pada 7 Januari lalu itu.
Salah satunya tidak disentuhnya gagasan penyelesaian konflik Myanmar. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra mengatakan subtansi debat pilpres kurang absah karena tidak membahas situasi krisis kemanusiaan yang dialami Myanmar.
”Hal ini tidak lepas dari peran Indonesia sebagai ketua ASEAN selama 2023,” kata Dimas. Catatan KontraS, per 7 Januari terdapat 4.307 warga, termasuk aktivis prodemokrasi dan warga sipil terbunuh. Selain itu, sebanyak 25.785 ditangkap, dan 119 terancam pidana mati oleh militer junta dan kelompok pro-militer.
Dimas menyebut, isu krisis kemanusiaan Myanmar berkaitan langsung dengan Indonesia. Hal itu tidak lepas dari pengadaan senjata dan amunisi dari PT. Pindad, PT. PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia kepada militer junta.
Kegiatan jual beli dan pengadaan senjata dan peralatan ini dilakukan melalui broker milik militer junta, True North Ltd,” ungkap Dimas.
Dimas menambahkan, debat pilpres juga kurang absah karena tidak menyentuh pembahasan mengenai eskalasi konflik horizontal terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. Sebagaimana diketahui. kelompok pengungsi tersebut mendapatkan serangan berupa ujaran kebencian dan tindakan pengusiran paksa.
Tak hanya itu, KontraS juga menyayangkan luputnya pembahasan reformasi sektor keamanan dalam debat ketiga pilpres. Padahal, salah satu tema debat secara spesifik membahas tentang keamanan. ”Agenda reformasi sektor keamanan merupakan salah satu amanat reformasi yang hingga kini belum dijalankan secara ideal oleh pemerintah,” ujarnya. (aqs)
