JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 29 September sampai 1 Oktober. Pertemuan itu akan membahas persiapan menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Rakernas IV PDIP akan diisi dengan pembekalan caleg sampai membahas isu strategis menyambut Pilpres 2024, khususnya terkait pemenangan Ganjar Pranowo.
Menurutnya, Rakernas akan dimulai pada Jumat, 29 september, pukul 14.00. Kemudian dilanjutkan pada 30 September untuk pembekalan caleg. “Kemudian ditutup pada Minggu 1 Oktober setelah pembahasan agenda-agenda terkait pemenangan pilpres,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Selasa (19/9)
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan, hari pertama Rakernas IV akan menyoroti tentang isu pertanian, karena PDIP menginginkan terciptanya kedaulatan pangan di Indonesia.
Sebab, pangan terbukti menjadi lambang supremasi negara di dunia internasional. “Hari kedua pembekalan caleg, hari ketiga berbicara pilpres,” bebernya.
Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo akan menyampaikan arahan dalam forum nasional itu. “Bu Megawati dan Bapak Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato,” ungkapnya.
Apakah akan diumumkan nama cawapres Ganjar dalam rakernas? Hasto mengatakan, PDIP selalu menyiapkan politik kejutan ketika melaksanakan hajatan. “Element of surprise selalu ada,” terang mantan anggota DPR RI itu.
Sementara itu, DPP PDIP menggelar diskusi publik bertajuk “Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro.
Hadir sebagai pemateri Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB Aris Purwanto dan Peneliti sekaligus Ahli Teknologi Budidaya Kedelai Ali Zum. Diskusi itu dimoderatori oleh Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri.
Dwi Andreas mengatakan, impor terbesar Indonesia saat ini ialah gandum. Dia mengajak semua pihak bisa menghilangkan impor tersebut. Menurutnya, pada 1970-an, impor pangan pokok Indonesia hanya 4 persen, kemudian 2018 meningkat 18,3 persen, lalu 2022 mencapai 28 persen.
Persoalan itu sangat serius dan harus diatasi. “Jadi, semangat untuk memangkas impor untuk menurunkan impor harus menjadi semangat PDI Perjuangan. Bagaimana itu bisa tercapai,” jelas Dwi.