JAKARTA – DPP Partai Golkar berusaha merespon wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi pencapresan Airlangga Hartarto. Sebenarnya, munaslub hal yang biasa bagi Golkar. Jadi, Airlangga tidak perlu takut.
Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, pihaknya sudah menerima hasil rapat Dewan Pakar Golkar yang digelar pada Minggu (9/7) lalu. “Kami sudah menerima dan sudah kami baca,” terang dia saat ditemui di komplek parlemen, Senayan, Selasa(11/7).
Menurut dia, ada tiga poin dalam hasil rapat dewan pakar. Yaitu, meminta Airlangga membentuk poros baru, segera mendeklarasikan capres – cawapres paling lambat Agustus mendatang, dan meminta Airlangga menyapa kader di bawah.
Lodewijk mengatakan, semua proses sedang berjalan. Pihaknya sudah melakukan tahapan ke arah sana. Sebelumnya, Airlangga sudah pernah menyampaikan bahwa pada Agustus nanti akan diumumkan capres – cawapres. “Kita tunggu Agustus nanti. Pasti sudah diumumkan karena waktunya mendekati pendaftaran,” paparnya.
Pada September, kata dia, pedaftaran pasangan capres – cawapres sudah mulai dibuka, sehingga Agustus sudah harus diputuskan nama capres – cawapres yang akan diusung.
Terkait dengan poros baru, lanjut Lodewijk, partainya masih terus melakukan penjajakan koalisi pilpres. Dia mengatakan bahwa pembentukan poros keempat antara Golkar dan PAN menjadi salah satu opsi. Soal nama capres – cawapres, jika poros keempat dibentuk, tentu hal itu membutuhkan pembicaraan khusus.
Yang jelas, kata dia, pada Agustus mendatang, nama capres – cawapres sudah diumumkan. “Soal nama yang diusung, kita tunggu saja nanti,” ungkap Wakil Ketua DPR RI itu.
Soal wacana munaslub jika capres – cawapres tidak segera diumumkan, Lodewijk menegaskan bahwa tidak ada pembahasan soal munaslub. Dengan waktu yang hanya 217 hari untuk menghadapi pemilu, tidak mungkin melakukan munaslub.
Saat ini, lanjut Lodewijk, pihaknya fokus melakukan persiapan menggadapi pemilihan legislatif (Pileg), dengan menyiapkan para caleg yang berkualitas. Persiapan menggadapi pilpres juga terus dilakukan. Jadi, tidak perlu ada munaslub. “Sudah ada tidak ada waktu membahas munaslub,” tegasnya.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, munaslub adalah hal yang biasa di tubuh Partai Golkar. Munaslub bukan hal yang tabu. Partai Golkar sudah beberapakali menggelar munaslub dalam mengganti ketua umum.
Bahkan, ujar Ridwan, Airlangga menjadi ketua umum Partai Golkar periode pertama melalui munaslub, menggantikan Setya Novanto. “Jadi, itu sudah biasa. Tidak perlu alergi dengan munaslub,” ungkapnya.
Anggota DPR RI itu mengatakan, munaslub diperlukan, jika Airlangga tidak bisa menjadi capres. Sebab, Munas X mengamanatkan Airlangga sebagai capres. Jadi, kalau mandat Munas X tidak bisa dijakankan, harus diubah melalui munaslub. (kafi)
