Opini  

Kabinet Obesitas Prabowo, Waktu 100 Hari untuk Evaluasi

 

Oleh: Khafidlul Ulum
Analis Komunikasi Politik
Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia

PRABOWO Subianto telah melantik menteri atau kepala badan dan para wakilnya. Menteri dan kepala badan berjumlah 53 orang. Sedangkan jumlah wakil sebanyak 56 orang. Jadi, total ada 109 orang yang masuk Kabinet Merah Putih.

Jumlah kabinet Prabowo jauh lebih gemuk dibandingkan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo yang terdiri dari 34 menteri dan 8 pejabat setingkat menteri. Jadi, kabinet Prabowo bukan lagi kabinet gemoy, tapi sudah obesitas.

Ada sejumlah catatan untuk obesitas kabinet Prabowo. *Pertama* , pembentukan kabinet itu sangat nampak nuansa politik dagang sapi, politik kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Prabowo ingin membagi kue kekuasaan secara merata.

Semua partai politik dan pendukungnya mendapatkan jatah menteri, kepala badan atau wakil menteri. Mereka semua tersenyum bahagia ketika dilantik menjadi pejabat di Istana Negara pada Senin (21/10) lalu.

*Kedua* , pembentukan atau pemecahan teka-teki terkesan dipaksakan. Banyak topik yang seharusnya tidak dipecah, tapi malah dipecah-pecah. Misalnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi.

Muncul pertanyaan, untuk apa ada Kementerian Transmigrasi? Apakah sekarang masih ada program transmigrasi? Atau apakah setelah ini ada program transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN)? Bukannya masyarakat yang memiliki tanah di wilayah IKN terkena “usir”?

Yang cukup mengagetkan adalah Kementerian Hukum dan HAM yang terpecah menjadi empat. Yaitu, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, kemudian Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebenarnya tidak perlu dipecah begitu banyak.

Belum lagi begitu banyak jabatan wakil menteri. Terlebih lagi, ada menteri yang memiliki tiga wakil menteri. Lalu apa yang akan dilakukan para direktur jenderal (dirjen) setelah ini? Apakah pekerjaan mereka akan diambil alih oleh wakil menteri?

*Ketiga* , kabinet obesitas Prabowo jelas akan menyedot anggaran sangat besar. Beban APBN akan sangat berat membiayai kebutuhan menteri dan wakil menteri yang begitu besar. Menteri Keuangan harus siap-siap dibuat pusing memikirnya. Belum lagi memikirkan utang negara yang semakin melangit.

*Keempat* , dengan besarnya jumlah kabinet, apakah pemerintahan Prabowo bisa bekerja dengan cepat atau malah bekerja dengan membebani karena terlalu kegemukan? Tentu kita akan menunggu bagaimana para pejabat itu bekerja. Yang pasti mereka adalah pelayan rakyat, bukan rakyat yang menjadi pelayan meraka. Waktu 100 hari bisa menjadi momen untuk evaluasi kabinet obesitas Prabowo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *