JAKARTA, Erapolitik.com- Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS Alifudin menanggapi pernyataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai anggota Paskibraka putri yang melepas jilbabnya secara sukarela demi keseragaman dengan anggota Paskibraka lainnya di Ibu Kota Negara (IKN).
Alifudin menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan menekankan bahwa keseragaman tidak boleh mengorbankan hak-hak individu dalam mengekspresikan keyakinannya.
Alifudin menekankan bahwa hak untuk mengekspresikan keyakinan agama, termasuk mengenakan jilbab, adalah bagian dari kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi.
“Keseragaman tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebebasan beragama. Pancasila, sebagai dasar negara kita, menekankan pentingnya keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan individu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alifudin mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang kita junjung tinggi harus mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman.
“Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu, termasuk dalam hal keyakinan agama. Ini adalah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita pertahankan,” tambahnya.
Alifudin juga menyerukan kepada BPIP dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam pelatihan Paskibraka.
“Saya mendesak BPIP untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak individu. Setiap warga negara, termasuk anggota Paskibraka, harus diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada rasa takut atau tekanan demi keseragaman,” katanya.
Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, yang fokus pada isu-isu sosial dan kesejahteraan rakyat, Alifudin berkomitmen untuk terus memperjuangkan perlindungan hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap program atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga negara menghormati dan melindungi kebebasan beragama.
“Saya akan terus mengawasi perkembangan isu ini dan memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara, termasuk dalam hal kebebasan beragama, selalu dihormati dan dilindungi”.
“Saya mendesak BPIP untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak individu. Setiap warga negara, termasuk anggota Paskibraka, harus diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada rasa takut atau tekanan demi keseragaman,” katanya.
“Saya meminta kepala BPIP untuk mundur karena sangat tidak pancasilais, sebagai ketua BPIP dia telah melakukan kesalahan fatal dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak individu. Setiap warga negara, termasuk anggota Paskibraka, harus diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada rasa takut atau tekanan demi keseragaman,” tutup Alifudin. (kafi)
Foto: Fraksi PKS DPR RI