JAKARTA, Erapolitik.com- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M Din Syamsuddin merespon pernyataan Joko Widodo yang menyebut bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pilpres 2024. Langkah itu dinilai akan merusak etika dan hukum
Din mempertanyakan, etika mana yang membolehkan seorang presiden yang sedang berkuasa berkampanye dan memihak salah satu partai atau paslon presiden-wakil presiden tertentu dengan menggunakan fasilitas negara yang tak dapat disembunyikan?.
“Hukum mana yg membolehkan dia berbuat demikian,?” terang tokoh asal Sumbawa, NTB itu.
Menurutnya, tidak ada etika dan hukum yang membolehkan seorang presiden untuk memihak dan berkampanye untuk paslon tertentu pada Pemilu 2024.
“Tidak ada! Tidak ada, kecuali etika dan hukum yang diobrak-abrik oleh keangkuhan dan keserakahan untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan lewat anak-cucu,” tegas Din.
Mantan Ketua Umum MUI itu menegaskan bahwa hal itu merupakan bentuk istidraj, yaitu Allah SWT membiarkan seseorang menikmati sesuatu yang semu hingga hilang akal budi dan akan berakhir pada tragedi.
Guru besar politik Islam UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan bahwa kondisi itu sangat memilukan.
“Dulu bilang begitu, kini bilang begini. Ucap dan laku yang mencerminkan hipokrisi. Jika “sakarepmu dewe, maka Gusti Allah Ora Sare”,” bebernya.
Din menambahkan, rakyat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin. “Jangan pilih partai dan paslonnya itu!,” pungkasnya. (kafi)
