JAKARTA – Para petinggi partai politik masih terus menyoroti data intelijen yang dimiliki Presiden Joko Widodo. Mereka berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghormati sikap masing-masing parpol dalam menghadapi Pemilu 2024.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, wajar jika Presiden Jokowi memiliki data intelijen terkait kondisi Indonesia. Berbagai lembaga negara yang bergerak di bidang intelijen tentu melaporkan kepada presiden.
Presiden juga tentu memiliki data intelijen terkait arah dan kebijakan parpol dalam menghadapi Pemilu 2024. “Sebagai presiden pasti memiliki informasi laporan yang lengkap tentang orientasi arah dan kebijakan partai,” terangnya.
Menurut Muhaimin, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi tentu ingin menjadi bagian dari proses demokrasi. Presiden juga mempunyai kewajiban menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik. Khususnya Pemilu 2024.
Wakil Ketua DPR RI itu berharap presiden menghormati dan memberikan keleluasaan kepada partai politik dalam menentukan sikapnya. “Semua arah koalisi adalah hak masing-masing partai,” terang politisi kelahiran Jombang itu.
PKB misalnya telah memutuskan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS. Mereka mengusung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Amin) sebagai capres – cawapres.
Muhaimin menegaskan bahwa Pasangan Amin akan terus bekerja untuk meraih suara rakyat. “Insya Allah, Amin akan terus bekerja merebut hati rakyat, membuat ide dan gagasan, serta rencana-rencana buat Indonesia 2024,” tandasnya.
Sementara Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, semua perangkat intelijen memang bekerja untuk presiden. Tapi, tidak perlu untuk diumumkan bahwa presiden mengawasi partai. “Kami sudah mengetahuinya,” paparnya.
Saat hal itu diumumkan, justru membuat responnya ramai dari masyarakat. Jadi gaduh. Dampak pernyataan itu membuat orang bertanya-tanya. “Begitu,” paparnya di kantor DPP Nasdem kemarin.
Pun kalau dianggap untuk menakut-nakuti partai, partai tidak takut. Bukan pula sebagai bentuk cawe-cawe. “Apa iya lalu gak jadi mendaftarkan capres-cawapres, kan enggak. Tetap maju kami ini,” ujarnya.
Dia yakin mengawasi partai itu masuk dalam job description seorang presiden. Presiden yang mengangkat Kabaintelkam, Kepala BIN, Jamintel dan BAIS. Lalu, memberikan rekomendasi-rekomendasi, termasuk rekomendasi ke Menkopolhukam.”Yah anggap saja ini hiburan politik,” urainya.