JAKARTA, Erapolitik.com- Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan pertambangan ilegal masih menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia. Maraknya pertambangan ilegal perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga dapat mencegah kerugian sumber daya alam (sda) dan menyelesaikan persoalan tersebut.
Persoalan ini diungkapkan Mahfud saat debat keempat yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/24) malam.
Mahfud merespons pernyataan Gibran Rakabuming Raka bahwa cara simpel untuk menyelesaikan pertambangan ilegal hanya dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP).
Sebab, banyaknya pengusaha nakal memanfaatkan IUP sebagai dokumen legalitas biasanya disalahgunakan untuk praktik tambang ilegal.
Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa mencabut IUP tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya mafia-mafia pertambangan yang ikut campur tangan.
“Bila cabut saja IUP nya, cabut IUP banyak mafianya, saya sudah mengirim tim di lapangan ditolak sudah putusan MK itu begitu,” kata Mahfud.
“Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu oleh aparat-aparat dan pejabat,” imbuh dia.
Mahfud juga mengungkapkan fakta menarik terkait dampak buruk dari aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Dalam pernyataannya, Mahfud MD mencatat bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terjadi deforestasi yang melibatkan lebih dari 2500 tambang ilegal.
Deforestasi yang disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal ini menurut Mahfud jauh lebih luas dari wilayah Korea Selatan. Bahkan 23 kali lebih luas dari pulau Madura tempat kelahirannya.
“Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2500 tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali lausnya Pulau Madura di mana saya tinggal, ini deforestasi dalam 10 tahun,” jelas Mahfud.
Sebagai informasi, tema debat keempat ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. (kafi)
Foto: Tim Media Ganjar-Mahfud
